KAJIAN LANJUTAN TERKAIT POLA DISTRIBUSI DAN KONSUMSI DI KOTA PANGKALPINANG
Pangkalpinang, Bappeda, 30/11/22- Bidang Litbang kembali menyelenggarakan Pra FGD dan Ekspose Hasil Survei Lapangan terkait Pengkajian Aktual Pola Distribusi dan Konsumsi di Kota Pangkalpinang yang digelar di Ruang Rapat Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang, Selasa (29/11/2022).
Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang, Nurwasya, S.Si., M.S. menjelaskan permasalahan pola distribusi dan pola konsumsi sangat berpengaruh dengan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Pangkalpinang.
"Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan data Online Data System (ODS), yakni 23 ribu hampir sekitar 10% dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang diisi oleh para pelaku usaha mikro dan ultra mikro,” tuturnya.
Senada, Kepala Bappeda dan Litbang, M.Belly Jawari, S.T. M.Si. menyampaikan permasalahan perekonomian Kota Pangkalpinang tidak akan terlepas dari permasalahan bersama yang berada pada ilayah kepulauan.
"Berbicara mengenai daerah kepulauan, dua akses yang harus kita miliki dengan kondisi layak, yakni angkutan udara (bandara) dan angkutan perairan (pelabuhan)," papar Belly.
Sementara itu, Suhaidar,S.E.,M.M. dan M. Afdhal,S.S.E.,M.E., dari Universitas Bangka Belitung memaparkan terkait Pola Distribusi dan Konsumsi Masyarakat di Kota Pangkalpinang.
Sedangkan Ulpi Heriyanto,SKM., selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang terkait distribusi berkaitan dengan persentase produk domestik bruto atas dasar harga berlaku.
Sesi diskusi diawali oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Nur Faizah yang menyatakan bahwa masih belum terlihat rantai distribusi dari daerah mana asal sumber bahan pangan, seperti yang dilakukan BPS pada 4 komoditas seperti bawang merah, cabe, minyak goreng dan daging ayam.
"Jika 10 komoditas ini lengkap rantai perdagangannya akan lebih lengkap jika data daerah penyuplai komoditasnya juga dapat ditampilkannya," katanya.
Disisi lain, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Ardian Januar mengatakan bahwa Kota Pangkalpinang belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermain pada ketahanan pangan, yang mampu menjadi kontrol terhadap panjangnya rantai distribusi, pengelolaan harga pasar, dan sebagai lumbung ketahanan pangan.
"Dibutuhkan data pasok pangan di Kota Pangkalpinang untuk mencukupi kebutuhan pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Pangkalpinang," terang Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, Unggul UP.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, Yerri A juga memberikan saran supaya Pemerintah Kota perlu menerbitkan regulasi untuk mengatur pihak swasta yang bermain dalam bidang perikanan di Kota Pangkalpinang. (Dicha).