BAPPEDA ADAKAN FGD I KAJIAN MASTERPLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pangkalpinang, Bappeda 19/7/22. Bappeda & Litbang mengadakan FGD I tentang Kajian Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kota Pangkalpinang. Kabid Litbang, Drs.Suparlan,M.M selaku moderator menjelaskan bahwa kajian ini memiliki tujuan utama untuk membuat master plan/ rancang bangun penanggulangan kemiskinan di Kota pangkalpinang, setelah sebelumnya dilakukan berbagai persiapan seperti pembekalan enumerator, melakukan persiapan untuk melakukan survey ke responden terpilih guna mendapatkan data yang valid. Kepala Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang, M.Belly Jawari,S.T.,M.Si. dalam arahannya menjelaskan bahwa dalam FGD I ini, mengharapkan perwakilan OPD atau Camat yang hadir dapat memberikan masukan dan rekomendasinya terkait penanganan kemiskinan untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Target penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 berada di angka 4%. Sedangkan untuk tahun 2021 angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang berada diangka 4,76% dan Pangkalpinang menduduki peringat ketiga tertinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, Belly juga mengkhawatirkan inflasi yang tinggi, saat ini inflasi berada di angka 0,22%. Jika angka inflasi semakin tinggi, maka angka kemiskinan otomatis semakin meningkat.
Dalam FGD I ini Bappeda menghadirkan narasumber UBB, Ayu Wulandari,S.E.,M.Si. yang dalam paparannya menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey lapangan dengan wawancara dan pengisian kuesioner kepada responden. Ayu juga menerangkan bahwa populasi kajian ini adalah masyarakat miskin yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial. Dalam FGD I ini, Bappeda juga mengundang Narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badrun Susantyo,Ph.D. Dalam paparannya, menjelaskan tentang “Kemiskinan Ekstrem” yaitu menurut world bank merupakan kemiskinan yang paling parah dengan tingkat pendapatan 1,90 dollar AS per orang per hari. Dalam kebijakannya, pemerintah telah bertekad untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan cara membangun infrastruktur pelayanan dasar. Untuk membantu riset di Pangkalpinang sendiri bisa menerapkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan melibatkan kaum perempuan, disabilitas, warga miskin dalam diskusi untuk menjaring informasi tentang hambatan dan harapan mereka tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Pangkalpinang ini.
Dalam closing statementnya Belly mengharapkan untuk FGD II nanti telah ditemukan data yang lengkap dan valid sehingga diketahui persentase tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinannya sehingga menghasilkan rekomendasi lebih jelas dan operasional. (Dicha)