BAPPEDA SELENGGARAKAN PRA FGD EXPOSE DATA HASIL SURVEY
Pangkalpinang, Bappeda, 26/9/22. Bidang Litbang Kota Pangkalpinang mengadakan Pra FGD dengan agenda Ekspose hasil survey lapangan terkait Kajian Strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM. Pra FGD ini dimoderatori oleh Kabid Litbang, Nurwasya,S.Si.,M.S. hadir juga narasumber pertama dari UBB, Khairiyansyah,S.E.,M.M., narasumber kedua Kabid Koperasi dan UMKM, Nurledi,SP serta perangkat daerah terkait. Nurwasya menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan berdasarkan data di lapangan bahwa di masa pandemi banyak masyarakat terkendala dari segi pendapatan karena banyak yang dirumahkan, namun pelaku UMKM bisa bertahan dan tetap mendapatkan penghasilan sekalipun berada di rumah. Pra FGD ini dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan pembekalan enumerator hingga menyebarkan 100 kuesioner dengan cara survey langsung ke responden terpilih. Kuesioner yang disebarkan sudah berdasarkan rekomendasi dari BPS, karena BPS wajib memberikan rekomendasi ke setiap perangkat daerah berkaitan dengan data sektoral, karena data sektoral yang sudah direkomendasikan oleh BPS bisa digunakan perangkat daerah yang membutuhkan data, “ujar Nurwasya.
Khairiyansyah dalam paparannya menjelaskan “Ekpose Hasil Analisa Data Sementara Kajian Koperasi UMKM Di Kota Pangkalpinang”. Berdasarkan hasil survey, UMKM tersebar di beberapa kecamatan di Kota Pangkalpinang, diantaranya kecamatan Bukit Intan berjumlah 3719 UMKM, Girimaya berjumlah 3846 UMKM, Gabek berjumlah 2441 UMKM, Gerunggang berjumlah 3362 UMKM, Pangkal Balam berjumlah 1966 UMKM, Rangkui berjumlah 4678 UMKM, dan Taman Sari berjumlah 3107 UMKM. Sementara itu, Kabid Koperasi dan UMKM. Nurledi,SP juga memaparkan tentang “Pembinaan dan Pemberdayaan KUMKM di Kota Pangkalpinang”. Dalam penjelasannya, UMKM memiliki permasalahan dari legalitas usaha yang belum memadai, kualitas SDM pelaku, kualitas dan produktivitas, daya saing produk, pemasaran dan akses permodalan. Strategi pengembangan yaitu fasilitasi perizinan usaha (NIB), pembinaan dan pendampingan, pelatihan dan bimtek, penyuluhan dan sosialisasi, fasilitasi ke sumber permodalan dan bantuan pemerintah, temu usaha, dan penguatan kemitraan.
Perwakilan kecamatan yang hadir juga menyampaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan UMKM, disaat masa pandemi baik pemerintah maupun dari bank konvensional memberikan bantuan modal untuk para pelaku UMKM dengan syarat harus ada surat keterangan/ izin usaha yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat. Sehingga banyak pelaku UMKM dadakan mengajukan surat keterangan izin usaha. Tetapi dikarenakan masa pandemi sudah tidak ada lagi, maka bantuan untuk para pelaku UMKM ditiadakan, sehingga jumlah UMKM yang sebelumnya naik menjadi menurun. Pihak kecamatan juga memberikan saran mengharapkan dukungan pemerintah untuk kualitas SDM seperti memberikan saran dalam mengolah produk yang dipasarkan karena kebanyakan produk diolah secara manual, memberikan pelatihan untuk keterampilan para pelaku UMKM dari segi pembukuan dan pemasaran produk. Nurwasya juga menginformasikan bahwa isi rapat hari ini untuk dapat disampaikan ke atasan masing-masing lalu akan ada form yang dikirim untuk diisi, dan dikirimkan kembali ke Bappeda sebagai data tambahan untuk FGD I yang akan datang. (Dicha)