BAPPEDA EXPOSE DATA HASIL SURVEY KAJIAN MASTERPLAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pangkalpinang, Bappeda, 27/9/22. Bidang Litbang kembali mengadakan rapat mengenai Ekspose data survey lapangan terkait Kajian Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pangkalpinang yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang. Rapat yang dimoderatori oleh Kabid Litbang Nurwasya, S.Si,M.S. ini menghadirkan narasumber dari UBB, Dr.Devi Valeriani,S.E.,M.Si. dan Ayu Wulandari,S.E.,M.Si., narasumber dari BPS yaitu Koordinator Fungsional Statistik Sosial, Annizargiyarni, S.St. dan narasumber dari Dinas Sosial adalah Sub koordinator Identifikasi dan Pengelolaan Data/ Penyuluh Sosial Ahli Muda, Jimmi Mario Parlindungan,S.E. Dalam pengantarnya Nurwasya menjelaskan bahwa kajian ini merupakan kajian yang seluruh data maupun metodenya sudah divalidasi oleh BPS, sehingga data bisa digunakan perangkat daerah. Karena BPS merupakan pembina data terkait data-data makro dan data sektoral.
Dalam sesi paparan, Devi memaparkan “Hasil Survei Kajian Masterplan Kemiskinan Kota Pangkalpinang”. Untuk persebaran sample terdiri dari 100 KK dengan persebaran di Kecamatan Gerunggang, Taman Sari, Rangkui, Gabek, Pangkalbalam, Bukit Intan dan Girimaya. Sementara menurut data BRIN tidak ada kemiskinan ekstrim di Kota Pangkalpinang. Narasumber lainnya, Annizargiyarni dari BPS memaparkan “Penyajian Data” yang berisi penyajian tabel, grafik, infografis dan penyebarluasan data sebagai bahan rujukan untuk data makro maupun data sektoral perangkat daerah. Sedangkan narasumber ketiga Jimmi memaparkan tentang “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”. Berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kriteria yang ada di DTKS meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan eksploitasi, dan diskriminasi, dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau usulan kepada Kementerian Sosial melalui pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Sementara Kepala Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang, M. Belly Jawari,S.T.,M.Si. menginginkan kejelasan data dan yang terpenting apa tujuan dari kajian ini. Setelah itu menentukan strategi apa yang berdasarkan sumber data untuk rencana induk. Belly juga mengungkapkan harapannya agar kajian ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pangkalpinang. Sedangkan dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Ihsanriza, S.Ap. menjelaskan mengenai data penerima bantuan sosial semakin naik karena data DTKS sudah masuk sampai ke kelurahan, dan pihak kelurahan bisa mengisi sendiri data dari warga penerima bantuan. Sehingga permasalahan yang terjadi penerima bantuan yang layak dibantu sudah tidak tersaring. Permasalahan lainnya pihak kelurahan tidak berani menghapus warga yang tidak layak lagi menerima bantuan, dan banyak warga yang tidak jujur dalam penerimaan bantuan. Oleh karena itu kedepannya dinsos berencana membuat aplikasi yang bisa menyaring data masyarakat yang memang berhak menerima bantuan. Sub Koordinator Data dan Informasi, Hari Koestiawan,S.Pi.,M.Si. memberikan saran untuk data sebaiknya diperjelas sektor mana penyumbang kemiskinan terbanyak dan yang paling sedikit. Hari juga menyarankan untuk babinsa dan kamtibmas untuk dilibatkan dalam setiap pembagian bansos sebagai tenaga keamanan juga pengawas terhadap bansos yang dibagikan apakah sudah sesuai untuk masyarakat miskin. Untuk pertemuan selanjutnya berdasarkan masukan OPD terkait data akan dirangkum dan diperjelas lagi dari segi strategi, program dan kebijakan agar saat FGD mendatang sudah bisa dipaparkan,”ujar Devi. (Dicha)